Buol, zonasulteng.com – Pemerintah Kabupaten Buol terus mematangkan langkah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Terbaru, Bupati Buol menggelar pertemuan strategis bersama Tim Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) guna membahas percepatan implementasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi transformasi pendidikan di Kabupaten Buol, mengingat program RPL menawarkan jalur pendidikan formal yang lebih fleksibel dan adaptif bagi masyarakat yang sudah memiliki rekam jejak profesional.
Fokus Utama: Percepatan dan Mekanisme Pendaftaran
Pembahasan dalam pertemuan tersebut menitikberatkan pada teknis pendaftaran mahasiswa baru. Program RPL sendiri merupakan skema pendidikan yang memberikan pengakuan atas:
Pengalaman Kerja: Masa kerja yang telah ditempuh di instansi pemerintah maupun swasta.
Pelatihan Informal: Sertifikasi atau kursus yang relevan dengan program studi.
Pengalaman-pengalaman tersebut nantinya akan dikonversi menjadi Satuan Kredit Semester (SKS). Dengan sistem ini, mahasiswa tidak perlu menempuh seluruh mata kuliah dari awal, sehingga masa studi dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat dan efisien.
Dorongan untuk Aparatur Desa dan Pegawai
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya transparansi dan kemudahan akses informasi bagi calon mahasiswa. Beliau menginstruksikan tim administrasi PSDKU untuk memastikan proses birokrasi tidak menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin kembali ke bangku kuliah.
”Kami berharap peluang ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Buol, terutama para aparatur desa dan pegawai yang selama ini telah memiliki pengalaman kerja mumpuni namun terkendala waktu untuk meraih gelar akademik,” ujar Bupati.
Target Peningkatan SDM
Langkah akselerasi ini diharapkan mampu mendongkrak indeks pembangunan manusia di Kabupaten Buol secara signifikan. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah dan Tim PSDKU, program RPL diproyeksikan menjadi solusi konkret dalam menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya ahli secara praktis, tetapi juga memiliki legalitas akademik yang diakui negara.
Pendaftaran direncanakan akan segera dibuka dengan sosialisasi intensif yang menyasar berbagai sektor pemerintahan hingga ke tingkat desa.
