Buol, zonasulteng.com – Aliansi Pejuang Honorer mendatangi gedung DPRD Buol, melakukan aksi damai dugaan tindakan maal administrasi terkait pengangkatan P3K di Kabupaten Buol Senin, 20 Januari 2025.
Masa aksi melakukan orasinya dihadapan beberapa anggota DPRD Buol, dengan membawa beberapa tuntutan diantaranya :
1. Mengusut tuntas mantan caleg tahun 2024 dan pengurus Parpol yang diluluskan sebagai PPPK tahun 2024.
2. Mengusut perangkat desa yang dinyatakan lulus sebagai PPPK tahun 2024
3. Mengusut tuntas dugaan oknum pejabat pemerintah daerah yang menertibkan surat keputusan (SK) siluman.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Buol Riyan Nathali Kwendi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masa aksi, yang sempat terjadi sedikit ketegangan, bahwa mereka akan pastikan mengawal dan memproses apabila benar terjadi tindakan yang merugikan orang lain.
“Kami akan memastikan bahwa hak para peserta yang memenuhi syarat tidak dirampas. Jika ada bukti kecurangan, kami akan mendorong penyelidikan lebih lanjut,” jelas Ryan.
Selanjunya peserta seleksi yang merasa dirugikan berharap ada langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Banyak pihak mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan agar kepercayaan publik terhadap proses seleksi PPPK tetap terjaga.
