Buol, zonasulteng.com I Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buol menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Lt. II Kantor Bupati Buol, Jumat (11/7/2025). Rapat yang dimulai pukul 09.00 WITA ini merupakan pertemuan tatap muka pertama TPID di tahun 2025, setelah sebelumnya dilakukan secara daring.
Rapat dipimpin oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buol, Wahyu Setyabudi, SH.,MH, dan dihadiri oleh perwakilan lintas OPD serta instansi vertikal, di antaranya IPDA Jimmy Ronald Andriles Sandil, SH (Polres Buol), Kepala BPS Buol Edwin Jurnalis, S.Sos, Kadis Perhubungan Moh. Yamin Rahim, SH.,MH, serta perwakilan dari Diskomperindag, Dinas Pertanian, BPKAD, Bappeda, KUPT Pasar, dan Kecamatan Biau.
Dalam arahannya, Plt. Asisten II Wahyu Setyabudi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menekan laju inflasi, khususnya melalui tiga kelompok kerja TPID yakni Keterjangkauan Harga dan Ketersediaan Pasokan, Penertiban dan Pelancaran Distribusi, dan Komunikasi dan Publikasi.
Ia juga mendorong pelaporan berkala dan aksi nyata seperti operasi pasar, sidak harga, serta penertiban distribusi LPG subsidi, khususnya dalam momen-momen hari besar keagamaan.
Sementara itu, Kepala BPS Buol, Edwin Jurnalis, menyampaikan bahwa IPH (Indeks Perkembangan Harga) Kabupaten Buol pada pekan pertama Juli 2025 tercatat sebesar 2,24 persen, mendekati level daerah dengan IPH tertinggi nasional. Komoditas penyumbang terbesar inflasi antara lain beras 2,01persen, cabai rawit 0,90 persen, dan bawang merah 0,16 persen.
Ia menekankan pentingnya pelaporan administratif yang akurat, agar berbagai upaya daerah seperti kerja sama antardaerah produsen pangan dapat tercatat secara resmi dan dilaporkan ke pusat.
Kepala Dinas Perhubungan, Moh. Yamin Rahim, turut menyoroti perlunya penguatan distribusi dan ketahanan pangan lokal. Ia menyampaikan rencana cetak sawah baru seluas 1.000 hektare di tahun 2025 serta mendorong pemanfaatan lahan tidur di sejumlah desa, seperti Talaki. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan LPG 3 kg dan penegakan hukum terhadap penyimpangan distribusi.
Dalam sesi diskusi, disepakati pula sejumlah langkah konkret seperti: peningkatan koordinasi antarinstansi, publikasi harga mingguan oleh Dinas Kominfo, pertimbangan subsidi transportasi demi pemerataan harga, serta penyusunan laporan semesteran dan tahunan oleh masing-masing kelompok kerja TPID.
Rapat berlangsung kondusif dan menghasilkan sejumlah rekomendasi penting sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Humas Diskominfostandi
